Waspada! Warga Tuntut Kepling Baru Bebas Narkoba, Jangan Lahirkan “Rayap Warga”
Terkamnews.com-MEDAN || Warga Lingkungan I, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, menuntut proses pengisian jabatan Kepala Lingkungan (Kepling) yang kosong pasca pemberhentian Namira Nasution, yang terbukti memotong dan menyelewengkan bantuan sosial, harus benar-benar menghasilkan pemimpin yang bersih dan sehat.
Warga menolak dengan tegas jika ada bakal calon yang terindikasi pengguna narkoba, terlebih beredar isu kuat beberapa nama yang disebut-sebut maju diduga sebagai pengguna aktif.
“Jika tes narkoba hanya formalitas semata, hampir dipastikan ini jadi celah bagi pecandu narkoba menyusup ke pemerintahan mulai dari tingkat bawah,” ungkap warga.
Mereka menuntut tes urine wajib dilakukan langsung di Kantor Kecamatan oleh pihak BNN dengan pengawasan ketat pihak netral dan DPRD, tanpa pandang bulu. Jangan mudah tertipu tampilan luar.
“Jangan melihat yang kelihatannya baik dan ahli ibadah, bisa saja tubuhnya sudah terkontaminasi narkoba. Tak ada yang mustahil kan,” tegas mereka.
Soal biaya, warga menegaskan pihak Kecamatan tidak perlu khawatir soal anggaran. “Pihak Kecamatan gak perlu takut habis anggaran, biaya tes itu tanggungan para calon sendiri. Kalau tak sanggup bayar tes, ya mundur saja tak usah mencalonkan. Buat apa punya Kepling bermodal dengkul, yang ada nanti warga yang sengsara,” cetus warga.
Jika terbukti positif, sanksi harus tegas. Otomatis gugur dan bisa dijerat UU Narkotika. Warga berharap DPRD tidak lengah, harus mengawal terus sampai selesai.
“Dulu saja yang bukan pengguna narkoba bisa berbuat curang dan merugikan, apalagi nanti kalau pengguna aktif yang jadi Kepling. Pasti semua bantuan sosial milik warga bisa dibegal atau dicuri semua demi bisa mengonsumsi narkoba,” ungkap warga.
Mereka juga memperkenalkan istilah baru. “Kalau di masyarakat ada istilah ‘Rayap Besi’ untuk pencuri biasa yang mengambil besi-besi fasilitas umum bahkan nisan kuburan, maka kalau Kepling pelakunya bukan Rayap Besi, tetapi kami sebut ‘RAYAP WARGA’, karena yang dimakan bukan besi, melainkan hak dan harta milik warga sendiri,” jelas mereka.
Merespons hal tersebut, Ketua Umum DPP LSM Terkams, Samsul Bahri Hasibuan, ST, memberikan tanggapan yang sangat tegas dan tajam. Ia menilai apa yang disuarakan warga adalah kebenaran yang harus didengar.
“Kami dari LSM Terkams sangat mendukung penuh tuntutan warga Harjosari II. Ini bukan sekadar protes, ini adalah upaya menyelamatkan lingkungan dari bahaya narkoba. Kita tidak butuh pemimpin yang akal sehatnya sudah hilang karena obat terlarang. Orang yang sudah kecanduan narkoba, prinsip dan kejujurannya pasti akan gampang goyah,” ujar Samsul Bahri.
Lebih lanjut, ia menyoroti istilah “Rayap Warga” yang diciptakan masyarakat. Menurutnya, istilah itu sangat pedas dan tepat sasaran.
“Istilah Rayap Warga itu sangat mengena. Rayap Besi hanya memakan besi, tapi Rayap Warga memakan hak hidup rakyat. Jika Kepling pengguna narkoba, dipastikan uang bantuan sosial, dana pembangunan, semuanya akan habis digerogoti demi menyuapi barang haramnya. Ini pengkhianatan besar terhadap amanah,” tegasnya.
Samsul Bahri juga memberikan peringatan keras kepada pihak Kecamatan dan Kelurahan.
“Kami minta proses ini transparan total. Jangan ada main mata, jangan ada titipan, dan jangan ada calo. Jika sampai ada calon yang positif narkoba bisa lolos dan dilantik, maka itu adalah kesalahan fatal. LSM Terkams tidak akan tinggal diam. Kami siap mendampingi warga memperjuangkan hak mereka sampai ke tingkat yang lebih tinggi,” pungkas Samsul Bahri Hasibuan, ST.
Sementara itu, Warga juga menaruh harapan besar pada Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, untuk membuktikan komitmennya membasmi narkoba dan judi online.
“Supaya tak dibilang cuma omon-omon, komitmen Pemko harus serius bukan sekadar seremonial. Tuntutan kami mudah asal niat lurus, tapi kalau niatnya bengkok, pastilah terasa sulit,” tegas warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Jika pihak berwenang tetap asal-asalan dan memaksakan calon bermasalah, warga siap melakukan aksi penolakan ke Kantor Camat, Kantor Wali Kota hingga Polrestabes Medan.
Warga mengucapkan terima kasih kepada media yang telah menampung dan menyebarkan aspirasi ini lewat pemberitaan. Bagi mereka, media adalah satu-satunya jalan menyuarakan keadilan dan kebenaran, ditengah minimnya kepedulian para pemegang kewenangan saat ini.
(Red)